idthesis

idtesis : referensi-skripsi-tesis-disertasi: TESIS HUKUM Y1-Y125

1. PENGGUNAAN KREDIT BERDOKUMEN/LETTER OF CREDIT [L/C] DI DALAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN PADA PRAKTEK PERBANKAN DI BANK EXIM [BANK MANDIRI] KOTA MADYA PONTIANAK KALBAR / 2001
2. ASPEK YURIDIS PELAKSANAAN TITIK BERAT OTONOMI DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO 45 1992. STUDI KASUS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN / 1997
3. NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF CIVIL SOCIETY [TELAAH KRITIS TERHADAP NEGARA HUKUM INDONESIA] / 2001
4. PERKEMBANGAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN RELEVANSI BAGI USAHA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL / 1997
5. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB WALI AMANAT SEBAGAI SALAH SATU LEMBAGA PENUNJANG PASAR MODAL DALAM PENERBITAN OBLIGASI / 1998
6. BISNIS E.COMMERCE http://www.sanur.co.id/ [STUDI PEMBATASAN JAMINAN, SYARAT, DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK] / 2003
7. KEBERADAAN HUKUM ADAT DALAM PENEGAKAN HUKUM STUDI TENTANG KEDUDUKAN DAN PENGARUH HUKUM DELIK ADAT PADA PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERZINAAN DI LUAR KUHP DI LOMBOK DAN BALI / 1998
8. PENYELENGGARAAN PERTANIAN LAHAN PANTAI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LINGKUNGAN DI PROPINSI DIY / 2003
9. IJTIHAD MAHMUD SYALTUT TENTANG HUKUM KELUARGA DALAM AL-FAT AWA
10. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA / 2003
11. MASALAH PENCEMARAN AKIBAT USAHA INDUSTRI KECIL [TELAAH KASUS DI BEBERAPA INDUSTRI KECIL] / 1999
12. TUGAS AKHIR : PERAN ORANG KATU [TOI KATU] DALAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DI TAMAN NASIONAL LORE LINDU SULAWESI TENGAH / 1999
13. KARYA TULIS : UPAYA PEMERINTAH DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA PADA KELOMPOK MISKIN DI KELURAHAN PABUWARAN KECAMATAN PURWOKERTO UTARA KOTIP PURWOKERTO / 1999
14. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI SD, SMP, SMA DI LINGKUNGAN MUHAMMADIYAH KODYA YOGYAKARTA / 1996
15. PEMBANGUNAN PERUMAHAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KAB. DATI II KLATEN / 1996
16. SIGNIFIKANSI PERANAN BALAI LATIHAN KERJA KHUSUS PARIWISATA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI EKSISTENSI PENGANGGURAN YANG BERKUALIFIKASI LULUSAN SMTA DI DIY / 2000
17. PAPAER : EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PEMBERIA N INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP KOTAMADYA YOGYAKARTA / 1998
18. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI PEKERJA ANAK OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAKERJAAN DI KAB. BOGOR / 2002
19. ADAT KAWIN LARI MASYARAKAT SASAT DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM / 2002
20. TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KAB/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 10 AYAT 1 UU NO. 20 THN 2000 TENTANG BPHTB DITINJAU DARI OBJEKNYA / 2003
21. KEDUDUKAN ANAK YANG MELAKUKAN KAWIN LARI [SILARIANG] TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA MENURUT HUKUM WARIS ADAT MAKASAR / 2003
22. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI [STUDI KASUS DI KELURAHAN SESETAN, KECAMATAN DENPASAR SELATAN] / 20002
23. KEBIJAKAN BANK INDONESIA BAGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH [TELAAH ATAS KEBIJAKAN BI SEBELUM DAN SESUDAH KRISIS EKONOMI] / 1992 – 2002
24. UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PEMBOBOLAN KARTU KREDIT MELALUI INTERNET / 2004
25. PRAKTEK MONEY LAUNDREING DALAM HUBUNGANNYA DENGAN SISTEM PERBANKAN ON-LINE / 2004
26. UPAYA HUKUM PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG KLATEN DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET / 2004
27. PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERUSAHAAN KELOMPOK [GROUP COMPANY] / 2003
28. PERAN DEALER DAN BROKER DALAM TRANSAKSI JUAL- BELI VALUTA ASING [FOREIGN EXCHANGE] KAITANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM LINGKUP HUKUM BISNIS DI WILAYAH SURAKARTA / 2004
29. DIVESTASI SEBELUM JATUH TEMPO PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MODAL VENTURA / 2004
30. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN / 2003
31. PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DASAR PERJANJIAN JUAL BELI PERUMAHAN DI KOTAMADYA DENPASAR PROPINSI BALI / 2003
32. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL DI BIDANG DESAIN INDUSTRI DI WILAYAH SUKOHARJO PADA ERA GLOBALISASI / 2003
33. KAITAN HUKUM TENTANG PROGRAM REKAPITULASI BANK UMUM / 2003
34. EKSPLOITASI KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS / 2003
35. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAHAN MENJADI KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS / 2002
36. INFLASI DAN RIBA / 2004
37. EKSISTENSI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA PAKRAMAN DI BALI / 2003
38. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI / 2003
39. UPAYA PENCEGAHAN TINDAK KECURANGAN PERBANKAN DI BANK DKI JAKARTA / 2002
40. PENYELENGARAAN KEWENANGAN BIDANG PERHUBUNGAN DI KABUPATEN TEGAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHN 1999 TENTANG PEMERINTAH DAERAH / 2003
41. PENGATURAN PERUBAHAN PEMERINTAH KELURAHAN MENJADI PEMERINTAH DESA DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS / 2002
42. PENENTUAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS [SUATU TINJAUAN YURIDIS] / 2002
43. PERLINDUNGAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA / 2003
44. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA / 2003
45. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS / 2003
46. EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMOKRATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME / 2002
47. TINJAUAN PERLINDUANGN HAK ASASI MANUSIA DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA DI INDONESIA / 2002
48. IMPLEMENTASI NIATAN POLITIK EKSEKUTIF DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PRANATA HUKUM DAERAH YANG LEGAL DAN BAIK SERTA DEMOKRATIS / 2003
49. EKSISTENSI PENGATURAN RETRIBUSI DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS / 2003
50. LEGALITAS
51. LEGALITAS DEKRIT PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA / 2003
52. PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD TERHADAP DANA PERIMBANGAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAUN 1999 / 2003
53. PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA ATAS BUKU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA / 2004
54. PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA / 2004
55. KEDUDUKAN HUKUM PASIEN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN / 2004
56. ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI / 2004
57. KONSEP BENTUK USAHA TETAP DI ERA TRANSAKSI ELEKTRONIK / 20003
58. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA / 2003
59. PENGERTIAN SUMIR DI DALAM HUKUM KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO 4 TAHUN 1998 / 2002
60. TINJAUAN HUKUM TENTANG KONTRAK JUAL BELI KAPAL ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DENGAN PT. PALINDO JAYA UTAMA SURABAYA / 2004
61. MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH DI PROPINSI PAPUA / 2004
62. ASPEK YURIDIS KEPEMILIKAN SAHAM PEKERJA PADA PERSEROAN TERBATAS PERUSAHAAN PERS / 2004
63. SOLUSI HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / DIY / 2003
64. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM BISNIS PERUMAHAN DI KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
65. PERKEMBANGAN SISTEM PIRAMIDA PADA MULTI LEVEL MARKETING [MLM] DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA
66. PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BIDANG PERUMAHAN DI KOTA SAMARINDA / 2003
67. PERLINDUNGAN MEREK TERHADAP TAS YANG DIPRODUKSI MASSAL PADA PENGRAJIN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
68. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUBAHAN KATEGORI PELANGGARAN MEREK DARI DELIK BIASA MENJADI DELIK ADUAN DALAM UNDANG-UNDANG MEREK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA / 2003
69. PENGAJUAN HAK MEMINTA KETERANGAN [INTERPELASI] OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU KEPADA GUBERNUR RIAU DALAM HAL PERMASALAHAN PEMERINTAH DI KABUPATEN KAMPAS [PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999] / 2003
70. PERANAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL ASING DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DI BALI / 2003
71. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT MENGKONSUMSI MAKANAN DAN MINUMAN KEMASAN DI KOTA DENPASAR / 2003
72. POLA HUBUNGAN PENANAMAN MODAL OLEH ORANG ASING DALAM PEMBANGUNAN HOTEL DI BALI / 2003
73. PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK BUKOPIN CABANG KLATEN / 2005
74. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN ANTARA WANITA TIONGHOA INDONESIA DENGAN PRIA TAIWAN MELALUI PERANTARA AGEN [MAK COMBLANG] DI KOTA SINGKAWANG / 2005
75. TINJAUAN HUKUM ATAS PERMASALAHAN DAN KESULITAN PENERAPAN PEMBUKTIAN SEDERHANA [SUMIR] DALAM PERKARA KEPAILITAN / 2005
76. PEMBAGIAN HAK-HAK BAGI PARA PEMEGANG POLIS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA YANG DINYATAKAN PAILIT / 2005
77. PERAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG / 2005
78. PEMBERDAYAAN BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DI KALIMANTAN TIMUR DALAM RANGKA MENINGKATKAN INVESTASI LANGSUNG DILIHAT DARI HUKUM INVESTASI / 2004
79. DASAR HUKUM PEMBIAYAAN KREDIT SEPEDA MOTOR YAMAHA DI SAMARINDA DALAM RANGKA MENDUKUNG RODA PEREKONOMIAN DI SAMARINDA DI LIHAT DARI HUKUM PERJANJIAN / 2004
80. PERLINDUNGAN KONSUMEN KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK TABUNGAN NEGARA KOTA HIJAU BALIKPAPAN [KPR BTN KHB] / 2004
81. PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PENCURIAN DENGAN KEKERASAN / STUDI KASUS DI POLRES WONOSOBO / 2004
82. MASALAH PERDAMAIAN DALAM HUKUM PERDATA PADA UMUMNYA DAN HUKUM KEPAILITAN PADA KHUSUSNYA / 2003
83. UPAYA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS TERHADAP SANKSI-SANKSI / 2004
84. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TUDUHAN PRAKTEK MONOPOLI OLEH GROUP 21 CINIPLEX DALAM INDUSTRI FILM / 2005
85. PERWUJUDAN OTONOMI DI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS / 2005
86. PRAKTEK PENGANGKATAN ANAK DALAM HUKUM ADAT TIONG HOA DI KOTA SINGKAWANG PROPINSI KALIMANTAN BARAT / 2005
87. TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA [PERSERO] DALAM MENYELENGGARAKAN LAYANAN JASA PAKET POS DENGAN TEPAT, CEPAT, DAN AMAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA / 2002
88. FUNGSI PENGAWASAN DPRD TERHADAP PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME DI KABUPATEN BANYUMAS /
89. TINJAUAN YURIDIS AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK / 2004
90. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BRI CABANG YOGYAKARTA SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUCIA BENDA PERSEDIAAN / 2004
91. PENJUALAN MELALUI LELANG ATAS BENDA YANG DIJAMINKAN PADA BANK PEMERINTAH OLEH PEJABAT LELANG KELAS I DI KOTA MAKASAR / 2004
92. PELAKSANAAN FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUMBA BARAT / 2005
93. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DISTRIBUTOR INDEPENDEN DALAM EZUINO BISNIS NETWORK MARKETING DI JAKARTA / 2005
94. KOSONG
95. PENERAPAN DOKTRIN PERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PRAKTEK PERSEROAAN TERBATAS DI INDONESIA / 2004
96. GUGATAN PELANGGARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 1365 KUH PERDATA DAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK / 2003
97. PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA / STUDI DI POLRES BOYOLALI / 2004
98. PERANAN RESERSE DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA / 2004
99. ANALISIS HUKUM PERJANJIAN BELI SEWA MOBIL DENGAN CARA KREDIT PADA PT. TUNAS FINANCINDO DI MAKASAR / 2005
100. KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN HIPOTIK DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG MAKASAR / 2006
101. PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMUT) / 2005
102. DEPOSITO PIHAK KETIGA SEBAGAI JAMINAN KREDIT PADA PT. BANK LIPPO CABANG MAKASAR / 2005
103. UPAYA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ DALAM MENGATASI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT PENYELENGGARA ANGKUTAN KOTA DAN PEDESAAN DI KAB. BANYUMAS / 2003
104. PERANAN RENCANA TATA RUANG DALAM MENJAGA KELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP DI PROPINSI RIAU / 2006
105. HAK MEWARIS ANAK LUAR KAWIN WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DALAM PRAKTEKNYA DI KOTA SINGKAWANG / 2005
106. KEDUDUKAN HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH MENURUT PASAL 33 AYAT 3 UUD 1945 / 1995
107. PERANAN UNIT IDENTIFIKASI DALAM PROSES PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP SUATU TINDAK PIDANA / STUDI DI POLRES PURWOREJO / 2003
108. PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PENARIKAN HIBAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL / 2006
109. PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI MEDIASI / 2006
110. PIDANA MATI DI INDONESIA, TELAAH KONSEPSI DAN APLIKASINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM / 2005
111. KETENTUAN-KETENTUAN TENTANG ALIH TEKNOLOGI DALAM HUBUNGANNYA DENGAN USAHA PENGEMBANGAN INDUSTRI DI PT. COLA-COLA BOTTLING INDONESIA JAWA TENGAH , SEMARANG / 2005
112. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROPINSI RIAU / 2005
113. BISNIS E-COMERCE WWW.SANUR.CO.ID STUDI PEMBATASAN JAMINAN SYARAT DAN PERJANJIAN KONDISI PRODUK / 2003
114. AUTENTIKASI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM TRANSAKSI BISNIS SECARA ELEKTRONIK [SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN INDONESIA] / 2002
115. PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA /
116. PENERAPAN KLAUSA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI PERUMAHAN DI KOTA MADYA DENPASAR PROPINSI BALI / 2003
117. KOSONG
118. HAMBATAN – HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN KEPAILITAN / 2003
119. PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP KARYA CIPTA MUSIK DAN LAGU DI BALI / 2003
120. ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM PENEMPATAN TKI KE LUAR NEGERI / 2004
121. AKIBAT PEMBATALAN AKTA HIBAH TANAH YANG DIBUAT OLEH PEJABAT AKTA TANAH (PPAT) DI LUAR WILAYAH KEWENANGANNYA – STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO 11 / PDT.G / 2002 PN. KALIANDA
122. KOSONG
123. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH MANDIRI DI KOTA CILEGON / 2006
124. PELAKSANAAN AKAD HAWALAH PADA PT. BANK SYARIAH MUAMALAT INDONESIA CAB YOGYAKARTA / 2007
125. KONSEKUENSI YURIDIS BAGI PARA KREDITUR TERHADAP PERNYATAAN PAILIT YANG DIMOHON OLEH SALAH SATU KREDITUR YANG TERKAIT DENGAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI / 2003